Pemerintah Pusat Diminta Dukung Pembangunan PLTA Poso
Selasa, 13 Desember 2005 20:46:00
Kendari-RoL-- Ketua Dewan Pembina Badan
Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) Fadel Muhamad meminta pemerintah pusat, untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Permintaan Ketua Dewan Pembina BKPRS yang juga Gubernur Gorontalo itu disampaikan pada pembukaan Musyawarah Sulawesi III, yang ikut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla serta sejumlah
menteri Kabinet Indonesia Bersatu di Kendari, Selasa.
Menurut Fadel, jika pembangunan PLTA Poso itu dapat direalisasikan, termasuk jaringan transmisinya, bisa mendukung pemenuhan kebutuhan energi listrik di seluruh provinsi di Sulwaesi yakni Sulteng, Gorontalo, Sulut, Sulsel, Sultra dan Sulbar.
"Menggunakan PLTA sebagai sumber energi lsitrik akan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB), seperti yang kini tengah dibangun di Gorontalo, apalagi kalau dibandingkan dengan PLTD," katanya.
Ia mengatakan, salah satu permasalahan mendasar daerah-daerah di Sulawesi adalah terbatasnya energi listrik. Di Teluk Tomini banyak sekali ikan, tetapi nelayan setempat tidak bisa memanfaatkannya secara optimal, karena tidak adanya "cold storage" akibat terbatasnya lsitrik.
Oleh karena itu, kata Fadel, jika pemerintah pusat ingin melihat daerah-daerah di Sulawesi maju seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, harus mendukung penyedian energi listrik di Sulawesi , khususnya dari sumber energi listrik yang murah (PLTA).
Ia mengatakan, program yang selama ini dilakukan BKPRS untuk memajukan Sulawesi di antaranya mengupayakan keamanan regional Sulawesi, visi industri Sulawesi 2010, tata ruang Sulawesi, intermoda Sulawesi dan promosi pariwisata.
Khusus untuk menyusun visi industri Sulawesi, menurut Fadel, BKPRS telah menjalin kerjasama dengan Unindo, sedangkan untuk program Intermoda Sulawesi, Menteri Perhubungan telah menyediakan anggaran untuk membuat desainnya.
Ia mengatakan, untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur di Sulawesi, BKPRS telah menyusun kebutuhan angggaran yakni sebesar Rp5,4 triliun, namun oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dana itu dinilai terlalu kecil sehingga harus ditambah.
"Untuk hubungan dengan luar negeri, BKPRS telah pula menjalin hubungan dengan Mindanao, Malaysia dan Burnai Darussalam," kata Fadel seraya menambahkan bahwa semua yang diprogramkan BKPRS, tidak akan berarti kalau tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat. ant/pur
Kendari-RoL-- Ketua Dewan Pembina Badan
Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) Fadel Muhamad meminta pemerintah pusat, untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Permintaan Ketua Dewan Pembina BKPRS yang juga Gubernur Gorontalo itu disampaikan pada pembukaan Musyawarah Sulawesi III, yang ikut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla serta sejumlah
menteri Kabinet Indonesia Bersatu di Kendari, Selasa.
Menurut Fadel, jika pembangunan PLTA Poso itu dapat direalisasikan, termasuk jaringan transmisinya, bisa mendukung pemenuhan kebutuhan energi listrik di seluruh provinsi di Sulwaesi yakni Sulteng, Gorontalo, Sulut, Sulsel, Sultra dan Sulbar.
"Menggunakan PLTA sebagai sumber energi lsitrik akan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB), seperti yang kini tengah dibangun di Gorontalo, apalagi kalau dibandingkan dengan PLTD," katanya.
Ia mengatakan, salah satu permasalahan mendasar daerah-daerah di Sulawesi adalah terbatasnya energi listrik. Di Teluk Tomini banyak sekali ikan, tetapi nelayan setempat tidak bisa memanfaatkannya secara optimal, karena tidak adanya "cold storage" akibat terbatasnya lsitrik.
Oleh karena itu, kata Fadel, jika pemerintah pusat ingin melihat daerah-daerah di Sulawesi maju seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, harus mendukung penyedian energi listrik di Sulawesi , khususnya dari sumber energi listrik yang murah (PLTA).
Ia mengatakan, program yang selama ini dilakukan BKPRS untuk memajukan Sulawesi di antaranya mengupayakan keamanan regional Sulawesi, visi industri Sulawesi 2010, tata ruang Sulawesi, intermoda Sulawesi dan promosi pariwisata.
Khusus untuk menyusun visi industri Sulawesi, menurut Fadel, BKPRS telah menjalin kerjasama dengan Unindo, sedangkan untuk program Intermoda Sulawesi, Menteri Perhubungan telah menyediakan anggaran untuk membuat desainnya.
Ia mengatakan, untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur di Sulawesi, BKPRS telah menyusun kebutuhan angggaran yakni sebesar Rp5,4 triliun, namun oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dana itu dinilai terlalu kecil sehingga harus ditambah.
"Untuk hubungan dengan luar negeri, BKPRS telah pula menjalin hubungan dengan Mindanao, Malaysia dan Burnai Darussalam," kata Fadel seraya menambahkan bahwa semua yang diprogramkan BKPRS, tidak akan berarti kalau tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat. ant/pur
posted by ARU at 11:31 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home